LPKPK NEWS – JOMBANG Sebuah video yang diunggah di platform media sosial Facebook mendadak viral dan menyulut gelombang diskusi panas. Video berdurasi pendek itu dengan gamblang memamerkan kondisi jalan desa yang rusak parah, bak medan perang, di Dusun Lor, Desa Watudakon, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang. Yang membuatnya makin menyentuh, seorang warga yang merekam dengan lirih mengeluh dalam bahasa Jawa, “Dalan Desamu onok seng luweh nemen koyok ngene ta lor, iki 2025 lo,” yang artinya, “Jalan desamu ada yang lebih parah seperti ini, lor, ini tahun 2025 lho.”
Keluhan itu bukan sekadar ungkapan kesal, melainkan jeritan hati yang mewakili penderitaan ratusan warga yang harus menempuh jalan tersebut setiap hari untuk beraktivitas. Yang lebih memantik amarah publik adalah pernyataan dari Kepala Desa Watudakon, Suharto, yang dianggap menyederhanakan masalah dan melempar tanggung jawab.
Pada Selasa, 25 November 2025, tim LPKPK News melakukan kroscek langsung ke lokasi. Apa yang ditemukan jauh lebih buruk dari yang bisa dibayangkan dari sebuah video. Jalan yang seharusnya menjadi urat nadi penghubung antar-dusun dan menuju lahan pertanian itu lebih mirip kubangan raksasa yang mengering.
Bergelombang , berlubang dalam, dan dipenuhi lumpur yang berserakan. Permukaannya tidak rata sama sekali, meninggalkan jejak-jejak batako yang terkelupas dan hancur. Saat hujan, jalan ini berubah menjadi kolam lumpur yang berbahaya bagi pengendara yang melewati.
Seorang pengendara sepeda motor terpaksa melaju dengan kecepatan sangat rendah, zig-zag menghindari lobang terbesar, dengan wajah yang tegang. Sebuah mobil pick-up harus berhenti sejenak, memilih jalur yang dianggap paling aman sebelum akhirnya menerobos dengan goncangan keras.
“Bukan cuma tidak nyaman, ini membahayakan. Setiap hari kami mempertaruhkan nyawa dan keselamatan kendaraan. Shockbreaker cepat rusak, ban sering bocor. Sudah berapa kali terjadi kecelakaan kecil di sini karena jalannya yang seperti ini,” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya, saat berbincang dengan LPKPK News.
Masalah utama yang disorot warga bukanlah pada penyebab kerusakan semata, melainkan pada durasi pembiaran yang telah berlangsung bertahun-tahun. Seorang warga lainnya, dengan nada kesal, mengkritik pernyataan Kades Suharto yang menyebutkan kerusakan jalan disebabkan oleh seringnya dilewati combi (traktor) atau alat berat pertanian.
“Pertanyaannya mau dilewati alat berat bego .combi atau yang lainnya tidak masalah. Permasalahannya kenapa sudah terjadi bertahun tahun tapi kok tidak kunjung diperbaiki padahal jalan juga dipakai sehari hari baik aktifitas desa maupun petani,” tegas warga tersebut.
Pernyataan ini menyiratkan kekecewaan mendalam. Warga memahami bahwa jalan desa memang digunakan untuk kepentingan pertanian, termasuk oleh alat-alat berat. Namun, mereka mempertanyakan komitmen dan responsibilitas pemerintah desa. Jalan yang rusak adalah keniscayaan, tetapi membiarkannya rusak parah selama bertahun-tahun tanpa upaya perbaikan yang serius adalah sebuah kelalaian.
“Sudah berapa kali kami laporkan, kami protes. Tapi sepertinya hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Seolah-olah tidak ada urgensi sama sekali,” tambahnya.
Viralnya video ini juga membuka kotak Pandora persoalan politik di tingkat akar rumput. Di kolom komentar berbagai unggahan, banyak warganet yang berspekulasi dan mencurigai adanya motif politik di balik pembiaran ini.
Salah satu komponen yang mencuat adalah tudingan bahwa jalan yang rusak parah tersebut berada di wilayah yang bukan basis pendukung Kades Suharto pada waktu pemilihan kepala desa (pilkades) dulu. Akibatnya, terjadi politik balas dendam dengan cara mengabaikan pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut.
“Banyak yang berkomentar apa mungkin jalan yang ada diwilayah tersebut bukan wilayah timnya waktu pemilihan kades dulu. Sampai dilakukan pembiaran walaupun sudah banyak warga yang melapor maupun protes,” tulis salah satu komentar yang mendapat banyak likes.
Tudingan ini, meski sulit dibuktikan secara hukum, mencerminkan erosi kepercayaan publik terhadap pemimpin mereka. Ketika kebijakan pembangunan diduga dikendalikan oleh sentimen pemenangan politik, bukan berdasarkan kebutuhan dan keadilan bagi seluruh warga, maka yang terjadi adalah disintegrasi sosial dan rasa ketidakadilan yang akut.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan kritis tentang rasa tanggung jawab dan “rasa malu” seorang pemimpin. Seorang aktivis sosial media dengan pedas berkomentar, “Apa gak malu ya dihujat, dikritik sampai desanya dan kadesnya terkenal di media sosial bukan karena kinerjanya bagus melainkan citra buruknya yang terkenal.”
Dalam konteks era digital seperti sekarang, citra buruk di media sosial bisa menjadi boomerang yang menghancurkan legitimasi seorang pemimpin. Desa Watudakon dan Kades Suharto kini terkenal, tetapi karena alasan yang salah: karena kegagalan dalam melayani kebutuhan dasar warganya.
Melihat ke APBDes: Di Mana Prioritas Anggaran? Pertanyaan mendasar yang harus dijawab adalah, ke mana lari anggaran dana desa? Setiap desa di Indonesia menerima alokasi Dana Desa setiap tahunnya yang salah satu tujuannya adalah untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar, termasuk jalan.
Publik berhak bertanya: Apakah perbaikan jalan rusak parah di Dusun Lor ini tidak termasuk dalam prioritas penggunaan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) Watudakon dalam beberapa tahun terakhir? Jika iya, mengapa tidak terealisasi? Jika tidak, apa yang menjadi pertimbangan pemerintah desa sehingga jalan vital bagi perekonomian warga ini diabaikan?
Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah kunci. Warga berhak mengetahui alokasi dan realisasi anggaran untuk proyek-proyek yang langsung menyentuh hajat hidup mereka.
Kerusakan jalan ini bukan hanya soal kenyamanan, tetapi telah berdampak langsung pada aspek ekonomi warga. Para petani mengeluhkan biaya transportasi yang membengkak karena kendaraan pengangkut hasil pertanian enggan masuk atau mematok tarif lebih tinggi akibat risiko kerusakan kendaraan.
Selain itu, akses untuk anak-anak, ibu-ibu, dan para pekerja yang harus keluar-masuk lokasi juga menjadi sangat tidak efisien dan berisiko. Hal ini pada akhirnya memperlambat putaran ekonomi lokal dan menurunkan kualitas hidup masyarakat.
Viralnya jalan rusak di Watudakon harus menjadi cambuk bagi pemerintah desa, bahkan pemerintah kecamatan dan kabupaten, untuk segera bertindak. Ini adalah ujian nyata bagi kepemimpinan Kades Suharto. Apakah ia akan bangkit dan membuktikan komitmennya untuk membenahi desa, atau akan tenggelam dalam citra buruk sebagai pemimpin yang abai?
Pemerintah Kabupaten Jombang juga tidak bisa tutup mata. Pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa adalah bagian dari tanggung jawabnya. Jika ada indikasi kelalaian atau penyimpangan, harus ada tindakan tegas.
Warga Watudakon, khususnya di Dusun Lor, tidak meminta yang muluk-muluk. Mereka hanya menginginkan jalan yang layak, yang memungkinkan mereka beraktivitas dengan aman dan nyaman. Jeritan “iki 2025 lo” adalah pengingat betapa tertinggalnya mereka dalam hal infrastruktur dasar.
Perbaikan jalan di Watudakon bukan lagi sekadar masalah fisik, melainkan ujian terhadap integritas, kapasitas kepemimpinan, dan komitmen untuk memenuhi hak-hak dasar warga. Saatnya pemerintah desa mendengar jeritan warganya dan mengubah “jalan neraka” itu menjadi jalan penghubung yang membawa kemajuan, bukan penderitaan.
Redaksi : LPKPK NEWS
